[Opini] PPKM Darurat Diperpanjang: Pemerintah Harus Memahami Psikologis Rakyat Kecil
(Azam Purwoaji / Ketua Umum HmI Komisariat Ekonomi Airlangga)
Tantangan pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia menjadi perhatian serius masing-masing negara, tidak terkecuali negara Indonesia.
Pandemi covid 19 yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih benar–benar telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam aspek kemanusiaan covid 19 telah menjadi virus yang begitu menakutkan sebab banyak korban meninggal akibat terpapar virus ini.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 21 Juli 2021 rakyat Indonesia yang meninggal akibat covid 19 mencapai angka 77.583 jiwa.
Melihat banyaknya korban jiwa tersebut, negara benar-benar harus bekerja lebih keras atau bekerja secara extraordinary yang sering disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dengan berbagai instrumentnya penanganan pandemi ini negara harus segera memutus rantai penyebaran virus dan menekan angka kematian rakyat Indonesia akibat terpapar covid 19.
Selain menghantam aspek kesehatan, pandemic covid 19 juga telah mencekik perekonomian rakyat sebab dampak negatif dari pada adanya covid 19 dalam bidang perekonomian salah satunya adalah menghambat mobilitas orang dan barang, sehingga ikut menghambat produksi dan distribusi dunia usaha.
Pada awal bulan Juli 2021 ini penyebaran covid 19 semakin cepat dan massif akibat varian virus baru, sehingga Presiden Jokowi melalui kanal youtube sekretariat presiden menyampaikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khusus Jawa-Bali mulai tanggal 3 sampai 20 juli 2021.
Belum selesai sampai disitu, pemerintah pada tanggal 20 Juli 2021 kembali memperpanjang PPKM darurat Jawa–Bali sampai 26 Juli 2021. Dalam kondisi yang berat dan penuh tantangan akibat meningkatnya kasus covid 19 saat ini, kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat sasaran tentu saja sangat diharapkan seluruh rakyat Indonesia.
Bukan hanya sekedar kebijakan dan peraturan akan tetapi juga kebijakan yang solutif sehingga rakyat merasakan hadirnya negara dalam penanganan pandemi ini.
Dalam kebijakan memperpanjang PPKM darurat Jawa–Bali pastinya ada pro dan kontra di dalam masyarakat.
Sebesar apapun penolakan terhadap PPKM yang dilakukan masyarakat pastinya tidak akan membatalkan kebijakan tersebut.
Maka dari itu pemerintah harus benar–benar memahami psikologis masyarakat kecil yang merasakan langsung dampak penderitaan akibat pandemi covid 19 ini.
Banyak yang harus pemerintah pahami terkait psikologis penderitaan rakyat kecil dalam situasi seperti ini, sehingga berbagai kebijakan yang diambil pemerintah secara substansi tidak hanya berisi aturan yang memberatkan rakyat akan tetapi kebijakan tersebut juga menghadirkan rasa aman dan tenang bagi masyarakat.
Dalam prakteknya di lapangan instrument pemerintah utamanya para petugas yang menindak para rakyat kecil yang bekerja sebagai pedagang kecil, pedagang kaki lima dan pekerja jalanan lainnya sangat memprihatinkan.
Banyak oknum aparat yang dalam tugasnya lepas kontrol yang justru menciderai hati rakyat kecil, banyak kasus penindakan yang justru memancing keributan dan kerumunan sehingga sangat tidak efektif dan efisien.
Maka dari itu sebagai petugas harusnya mampu menerjemahkan maksud kebijakan pemerintah dan mengedukasi rakyat kecil dalam penindakan akibat adanya aturan PPKM.
Petugas yang bertindak dilapangan harus mampu mengimplementasikan penertiban sesuai aturan dan yang paling penting adalah merepresentasikan sebagai pelayan rakyat yang mengedepankan aspek–aspek humanis dan mampu menindak secara tegas akan tetapi tetap memberikan rasa mengayomi terhadap masyarakat kecil.
Selain tindakan oknum petugas penertiban para pedagang kecil yang memprihatinkan, pemerintah secara cepat dan tepat sasaran harus mampu menyejukkan hati masyarakat kecil yang selama pandemi kesulitan dalam mencari penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bahkan banyak masyarakat kesulitan mencari pekerjaan dan kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid 19 yang tak kunjung usai ini.
Bantuan sosial berbentuk sembako, obat-obatan berupa vitamin, dan uang tunai yang cepat dan tepat sasaran akan membantu masyarakat kecil dalam menghadapi pandemi.
Kepemimpinan dari level pusat sampai daerah dalam kondisi tantangan penanganan covid 19 seperti ini juga diuji.
Inkonsisten berbagai statement pejabat pemerintah terkait penanganan pandemi juga menjadi perhatian dan penilaian masyarakat dalam keseriusan pemerintah menyelesaikan permasalahan ini.
Pemerintah seharusnya mampu memberikan komunikasi publik yang akurat dan tidak cenderung mengedepankan unsur sensitifitas akibat kritikan rakyat yang belum puas terhadap kinerja pemerintah.
Komunikasi publik yang baik, akurat berdasarkan data, dan secara sederhana dapat dipahami rakyat menjadi kunci gerakan kolektif rakyat dalam mendukung maksud dan tujuan negara dalam penangan pandemi.
Selain itu, pejabat pemerintah juga harus memberikan contoh yang baik berkaitan dengan bagaimana menerapkan protokal kesehatan guna memutus rantai covid 19.
Apabila masih ada pejabat pemerintah yang justru melanggar dan memberikan contoh yang tidak baik dalam menerapkan segala protokol kesehatan maka hal tersebut hanya akan menjadi lelucon bagi masyarakat berkaitan dengan sikap etis para pemimpinnya didalam situasi yang sulit dan berat saat ini.
Ketika instrument pemerintah telah mampu secara sistematis dari level pusat hingga daerah memberikan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan data, mendengarkan aspirasi masyarakat serta juga memahami psikologis masyarakat di lapangan maka kebijakan dalam penangan covid 19 ini akan lebih efektif dan efisien.
Selain kinerja pemerintah dan negara yang harus dievaluasi dan memberikan terobosan – terbosan dalam penangan pandemic covid 19 ini, peran masyarakat dalam menjaga diri, keluarga dan lingkungan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik akan juga mampu menunjang percepatan pemutus rantai penyebaran covid dan menekan angka kematian akibat pandemic covid 19.
